Siklus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terjadi dari waktu-waktu, seharusnya sudah bisa diantisipasi. Sehingga, dapat dilakukan pencegahan maupun penanggulan agar wabah ini tidak menimbulkan korban. Namun sangata disayangkan, kualitas penanganan masih belum meningkat.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri, saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR ke Provinsi Bengkulu, Jumat (19/02/2016) lalu. Penanganan Kejadian Luar Biasa (DBD) menjadi fokus pembahasan saat pertemuan antara Tim Komisi IX DPR dan Wakil Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan, Wakil Direktur RS M Yunus, dan jajaran SKPD lainnya.

“Dari waktu ke waktu, DBD sudah bisa diantisipasi. Rata-rata terjadi dari Desember, Januari hingga Februari. Dengan kita mengetahui siklusnya, mestinya Kementerian dan Pemda sudah bisa mengantisipasi itu. Dengan mengetahui langkah-langkah siklus itu, seharusnya dapat segera disiapkan, langkah promotif dan preventif,” tegas Syamsul.

Politisi F-PG itu menambahkan, pihaknya memberikan perhatian besar pada masalah DBD ini. Sehingga, Komisi IX menyetujui anggaran promotif dan preventif yang sangat tinggi pada anggaran tahun 2016. Akibat dari tidak meningkatnya langkah promotif dan preventif, hal ini berdampak pada kejadian mewabahnya DBD ini di Bengkulu, hingga berstatus KLB.

“Pengalaman tahun 2016 ini, kami minta untuk menjadi antisipasi agar tidak terulang lagi. Siklusnya kita sudah tahu, untuk itu, langkah promotif dan preventif harus kita tingkatkan. Sehingga kita tidak jebol pada saat penanganan. Kejadian di Bengkulu ini sangat memprihatinkan, karena sampai merenggut nyawa,” sesal Syamsul.

Politisi asal dapil Sulawesi Selatan ini juga berharap kepada BPJS Kesehatan agar kinerjanya lebih baik lagi saat penanganan KLB DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Amin Kurnia mengatakan, langkah yang dilakukan Pemprov Bengkulu dalam menanggulangi wabah DBD dengan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan gerakan kebersihan lingkungan dengan gerakan Jumat bersih dan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus melalui media cetak dan elektronik.

Berikutnya dengan melakukan pelatihan tenaga di Kabupaten dan Kota dan Puskesmas se-Provinsi Bengkulu tentang pencegahan dan penanganan kasus DBD. Untuk bantuan terhadap korban DBD sudah dilakukan dan diberikan oleh masing-masing Pemda dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Seluruh masyarakat miskin yang menjadi korban DBD, baik sakit maupun meninggal, dan memiliki Kartu BPJS atau KIS, seluruhnya mendapat bantuan dari BPJS.

Dinkes Provinsi Bengkulu juga melaksanakan fogging fokus radius 100 meter dari rumah positif kasus DBD, penyulusan dan promosi kesehatan ke masyarakat, pemberian abate kepada masyarakat melalui Puskesmas, mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) DBD di Kabupaten dan Kota.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati (F-PDI Perjuangan), Nursuhud (F-PDI Perjuangan). Betti Shadiq Pasadigoe (F-PG), Suir Syam (F-Gerindra), Aliyah Mustika Ilham (F-PD), Handayani (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), dan Muhammad Iqbal (F-PPP).

Selain ke Bengkulu, Komisi IX DPR juga menyebarkan timnya ke daerah lain, yakni Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Selatan. (sf)/foto:sofyan/parle/iw.